Dwan sororti pendidikan dan CSR Perusahaan

Sukabumi-  Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat  H.Dedi R Wijaya mengatakan Pendidikan dan kesehatan di Kota Sukabumi tetap menjadi permasalahan yang tidak habis-habisnya, tidak sedikit masyarakat mengeluhkan kedua permaslahan tersebut. Kendati pemerintah sudah memberikan pelayanan Jamkesmas ataupun Jamkesda untuk masayarakat kurang mampu, namun masih saja masyarakat mengeluh.

“ masih banyak masayarakat yang kurang mampu mendapatkan kesulitan dalam segi pelayanan ke Rumah Sakit. Padahal rumah sakit tersebut sudah ditunjuk untuk memberikan pelayanan bagi pasen yang menggunakan atau mempunyai kartu Jamkesmas ataupun Jamkesda.  Selain itu masih ada warga yang kurang mampu tidak terdata dalam program jamkesmas dan jamkesda.” Hal tersebut dikatakan oleh Dedi saat melakukan kegiatan resenya di Madrasah Asyah Rojiyah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Jumat ( 23/3) kemarin.

Dikatkannya, temuan permasalahan dalam kegiatan resesnya ini merupakan suatu bukti, pelayanan masayarakat selama ini belum terpenuhi, dan ini akan dijadikan catatan bagi dirinya saat memebrikan laporan resenya dalm paripurna Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Sukabumi nanti.

Bahkan menurutnya, kalaupun pemerintah pusing dengan mengurus jamkesda atauopun jamkesmas, [emkot Sukabumi harus berani mengmabil langkah seperti mengasuransikan warganya khusunya kesehatan yaitu berupa asuransi kesehatan (Askes), sehingga pemerintah tidak pusing lagi karena ada pihak asuransi yang nantinya yang mengurus masalah kesehatan.

“ Di Kota lain sudah menerapkan asuransi, seperti di Jembrana seluruh warganya sudah memiliki Kartu Askes, sehingga tidak ada komplen kepada pemerintah karena semuanya yang mengurus pihak Asurani, kenapa di Kota Sukabumi belum bisa menrapkan seperti itu, kan mudah saja anggaran jamkemas atau Jamkesda bisa dialihkan ke Askes.” Ungkapnya.

Selain masalah kesehatan, temuan dalam reses lainnya, yaitu mengenai keejahteraan guru agama, karena keluhan dari masayarakat bahawa Guru Agama hanya mendapatkan honor Rp.80.000 perbulan, sementara bantuan-bantuan untuk kepentingan sarana Agama sangat besar pertahunnya.” Ironis sekali,  kalau honor guru agama hanya Rp.80.000 perbulan, dan itu cukup untuk apa, jadi langkah kedepan akan saya tanyakan ke lemabaga terkait tentang permaslahan ini, begitu juga dengan bantuan sarana kegamaan pertahunnya berapa, dan itu harus diketahui juga oleh msayarakat Kota Sukabumi.” Tandas Dedi.

Sementara itu di hari yang sama ditempat yang berbeda, Anggota DPRD Kota Sukabumi  lainya Eeng Iwan Ruswandi dari Partai Amanat Nasioanal (PAN)  juga melakukan kegiatan resesnya di Keluarahn Cikondang  Kecamatan Citamiang,Eeng menjelaskan kepada Neraca, dalam temuan resenya tahun ini, selain pendidikan dan keshatan yang jadi permasalahan, warga di kecamatan tersebut mengeluh tentang kebijakan perusahaan – perusahan dalam melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak menyentuh kepada masyarakat. Padahal di Kecamatan tersebut terdapat berbagai perusahaan meskipun jumlahnya tidak banyak.

Masayarakat disini lanjut Eeng, memepertanyakan  perusahaan-perusahan yang berdiri di Wilayah tersebut tidak pernah ada kegiatan CSR nya. Padahal perushaan-perusaahan buanya wajib untuk melakukan kegiatan sosialnya melalui program CSR tersebut.

“ Masyarkat disini mengeluh bahwa perusahan-perusahan yang membuka usahanay di wilayah Kecamatan Citamiang  belum pernah melakukan kegiatan CSR nya. Smentara ketika mereka akan membangun perusahaanny di wilayah Citamiang sangat mudah warag memberikan ijin, tapi setelah lama beroperasi warga tidak merasakan perusahaan-perusahaan tersebut melakukn kegitan CSR nya.” Jelas Eeng.

Eeng menambahkan, Pihaknya bersama anggota DPRD lainnya akan mengusulkan untuk membuat Perda CSR. Dan itupun didukung oleh ratuysan masayarakat yang hadir dalam kegiatan resenya. ” Saya akan usulkan kepimpinan untuk segera membentuk Perda CSR, agar semua perusahaan yang berdiri di wilayah Kota Sukabumi harus melakukan kegiatan CSR.   Padahal kalu tidak salah seperti Bank Jabar yang berada di Wilayah Sukabumi   speengetahuan saya CSR nya mencapai 2 milliar lebih.” Tegas Eeng Kepada Neraca. (arya)

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota SUkabumi H.Faisal S Bagindo : " Usulan dari salah satu anggota Pansus LKPJ bahwa Kantor KPMT diharapakan menjadi Badan"

Sukabumi- Dalam pembahasan  Panitia Khusu (Pansus) Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LPKPJ) Pelaksanaan APBD 2011 Kota Sukabumi salah satu anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Sukabumi menginginkan Kantor Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Sukabumi diusulkan menjadi Badan.Hal itu dikatakan oleh ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Sukabumi H.Faisal S Bagindo Kepada Neraca diruang kerjanya kemarin.

“ saat kami melakukan Pnasus LKPJ pada Selasa malam kemarin ( 13/3). Salah satu anggota pansus menginginkan bahwa kantor KPMT diusulkan menjadi Badan.” Ujarnya.

Dikataka Faisal, Usulan dari anggotanya merupakan sah-sah saja, karena melihat KPMPT dalam pelayananya kebanyakan memeberikan ijin, kenapa tidak di satu pintukan saja, sehingga memepermudah juga pelayanan terhadap masayrakat.

“ Jadi disetiap dinas atau instansi yang mengeluarkan masalah pelayanan  perijinan diserahkan saja kepada KPMPT jadi tidak repot, selain itu juga masayarakat akan merasa diberikan kemudahan dalam mengurusi masalah perijinan dikarenakan disatu pintukan nantinya,  jadi hal yang wajar kalau KPMPT diusulkan jadi Badan. Menurut saya itu ideal dan efesien” Terangnya.

Di akui Faisal perubahan dari Kantor menjadi Badan memang tidak mudah, perlu proses poanjang, namun untuk memberikan pelayanan terhadap masayarakat itu bisa menjadi mudah. “ memang tidak mudah merubah Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) begitu juga dengan perubahan status KPMPT untuk menjadi Badan perlu proses panjang, namun selain untuk pengoptimalan pelayanan terhadap masyarakat juga, kita bisa mengakses yang meyangkut masalah perijinan cukup satu pintu.” Ujarnya.

Disisi lain Faisal juga menyoroti masalah perijinan hotel yang beralamat di jalan Siliwangi tersebut, menurutnya, kendati perda RTRW sudah disahkan oleh DPRD Kota Sukabumi dan saat ini masih menunggu hasil dari evaluasi Gubernur Jawabarat, tapi pelaksanaan hotel tersebut dilaksanakan, padahal ijinnya belum diterbitkan. Bagaiman nanti kalau ijin Bangunan tersebut berbenturan dengan RTRW mau tidak mau harus dibongkar.

 “ Memang penyelenggarann pelayanan publik harus berjalan, tapikan masih ada celah untuk memebrikan ijin yang tidak berbenturan dengan RTRW yang saat itu masih dibahas oleh DPRD ditambah RTRW ini kan belum turun hasil dari Gubernur jabarnya ,apakah nantinya setelah hasil evaluasi turun dari Gubernur RTRW tersebut perlu diperbaiki atau tidak.meskipun sudah disahkan oleh DPRD ” Tandasnya.    

Sementara itu Kepala KPMPT melalui sekretaris KPMPT Kota Sukabumi Endang TB dihubungi melalui selularnya,membantah, kalau perijinan Hotel itu sudah dikeluarkan oleh KPMPT,pasalnya perijinan perhotelan itu sangat bersentuhan denagan RTRW yang saat ini sedang dalam evaluasi Gubernur. “ Kita belum mengeluarkan ijin pembangunan Hotel tersebut, karena masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jabar tentang RTRW nya. Di kantornya ada 6 ijin yang bersentuhan dengan RTRW belum diberikan ijinnya salah satunya perijinan pendirian Hotel tersebut, jadi kami tidak mengelauarkan ijin yang bersentuhan dengan RTRW saat ini.” Jelas Endang. (arya)    

    

          

Peningkatan Ekonomi Kreatif Harus Ditata Dengan Adanya K E K

Sukabumi- Geliat Ekonomi kreatif di Kota Sukabumi tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hampir disetiap ruas jalan dipadati dengan pelaku usaha kecil ataupun menengah.  Namun peningkatan ekonomi dari segi perdagangan tersebut tidak dibarengi dengan penataan kawasan Ekonomi khusus (KEK).  Demikian dikatakan Iwan Cahyadi kepada Neraca diruang kerjanya kemarin.

Dikatakannya,Padahal seandainya di Kota Sukabumi sudah ada Kawasan khusus central ekonomi, itu bisa menarik daya ungkit investor, apalagi sekarang para investor baik asing atapun lokal sudah melirik Kota Sukabumi sebagai potensi dalam usaha.

“ Tak sedikit pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Kota Sukabumi, liat saja hampir di setiap jalan palaku ekonomi menengah ataupun kecil dijumpai. Cuman saat ini belum tertata  sehingga itu juga bisa menghambat pelaku usahanya sendiri” Ujarnya.

Ditambahkannya, terobosan terobosan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kedepan dan dinas terkait, segera membuat kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kota Sukabumi, sehingga selain mempermudah para pengunjung, juga para investor tidak lari dari Kota Sukabumi.

 “ Kalau ada Kawasan khusus ekonominya kan enak, para investor dipermudah sekali ketika akan melakukan inves di Kota Sukabumi  sehingga tidak repot-repot lagi akan ditempatkan lokasinya dimana, apalagi ditambah Rencana Tata Raung Wilayahnya (RTRW) nya sudah disahkan, jaditidak usah pusing lagi.” Tuturnya.

Di juga menanyakan, mengingat Kota Sukabumi akan dijadikan Kota koperasi, sejauh mana implementasi dinas terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Mengingat banyaknya pelaku Koperasi di Kota Sukabumi yang keadaan koperasinya dibawah kurang sehat. Jadi diharapkan pemkot Sukabumi harus benar-benar mendata koperasi yang ada di kota Sukabumi lebih detail dalam mewujudkan program menuju Kota Koperasi.

“ Saya kan tidak tahu berapa jumlah Koperasi yang sehat di Kota Sukabumi dari jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kota Sukabumui. Karena dinas terkait belum pernah melaporkan hasil evaluasinya tentang koperasi yang ada di Kota Sukabumi setiap tahunya, minimal kan bisa lewat media.atau lebih akbar lagi di Gedung dengan mengundang semua unsur, kan mudah juga.Betil tidak”Tandas Iwan.   

SMKN 1 Adakan Kegiatan SSR

Sukabumi- Sebanyak 120 paket sembako dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Sekitar Sekolah SMKN 1 Kota Sukabumi. Selian pembagian sembako sekolah tersebut juga menggelar kegiatan sosial lainnya dantaranya khitanan missal sebanyak 30 anak ,penanamn 200 bibit pohon dan donor darah. Acara tersebut merupakan  kegiatan social para siswa sekolah tersebut dengan dinamai Stekmensi Social Responsibility (SSR).

Acara Stekmensi yang dibuka langsung oleh Wakil Walikota Sukabumi Jumat (16/03) lalu. mengatakan kegiatan SSR ini sebagai wujud kepedulian siswa SMKN 1 yang peduli terhadap sesama , dan ini merupakan inovasi yang baik dilakukan oleh para siswa.” Saya sangat bangga sekali apa yang dilakukan oleh para siswa sekolah SMKN 1 ini, dan kegitan ini wujud nyata kepedulian terhadap masayrakat di lingkungan sekolah.” Uajrnya.

Sementara itu Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi Drs Wahyuto .MT menjelaskan, diharapkan dengan digelarnya SSR ini kepedulian social anak didikny semakin tinggi.” Adanya kegiatan ini bisa disebut juga mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya bagi siswa.” Terangnya.

Dikatakannya, menyangkut masalah Dana kegiatan tersebut merupakan hasil dari donator para siswa,guru,TU dan warga Sekolah yang dilakukan oleh siswa. “ semua kegiatn SSR di lakukan oleh iswa dan OSIS. Kami hanya mendorong motivasi siswa –siswa didik kami.” Ujarnya.     

Ditambahkan Wahyuto,  rangkaian kegiatan SSR ini diantaranya donor darah,khitanan Massal dan penanaman pohon, Untuk khitanan missal dari 30 anak yang di khitan 8 anak berasal dari keluarga tidak mampu yang bedomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kota Sukabumi. Sedangkan untuk jenis pohon yang di tanam adalah jenis pucuk merah. (Arya)   

Dinas PU Bina Marga Provinsi Jabar melakukan MoU dengan Pemkot SUkabumi

Sukabumi- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang  pengalihan status jalan Kota ke propinsi begitupun dengan sebaliknya.  

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Kadis PU Bina Marga Provinsi Jawa Barat M. Guntoro dengan Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur di Rumah Dinas Walikota Sukabumi, Kamis (15/3).

Kadis PU Bina Marga Provinsi Jawa Barat, M. Guntoro mengatakan, dilakukannya MoU ini untuk kepentingan masyarakat, adapun jalan Kota yang setatusnya menjadi jalan Provinsi sekitar 26,16 km yaitu, Jl. Garuda, Jl.Cemerlang, Jl.Sejahtera,dan Jl Sarasa,dan untuk jalan Provinsi yang statusnya menjadi jalan Kota Sukabumi sepanjang 3,49 km.

Dijelaskan  Guntoro, jalan Provinsi yang ada saat ini berjumlah 2.191 km, dan dari jumlah tersebut sekitar 259 km diantaranya berada di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk di Kota Sukabumi sendiri jalan Nasional dan propinsi jumlahnya sama sekitar 15,6 km.

Guntoro menambahkan, kondisi jalan propinsi saat ini kemantapannya sudah mencapai 95 persen dan masih ada sekitar 5 persen atau 100 km yang masih dalam kondisi rusak dan berlubang. Dimana masing-masing Kabupaten dan kota di Jawa Barat diperkirakan 4-5 km jalan propinsi yang kondisinya mengalami kerusakan.” Dari total anggaran Rp. 600 miliar dari APBD Propinsi Jawa Barat tahun 2012, sekitar Rp. 500 miliar dipergunakan untuk fisik,”Terangnya.

Sementara itu, Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur mNegutarakan, dengan adanya peralihan status jalan dari kota ke propinsi atau sebaliknya, khusus menyangkut biaya pemeliharaannya untuk sementara ini tetap menggunakan anggaran yang sudah ada baik itu di APBD propinsi maupun kota.

“ Meskipun statusnya beralih namun untuk pemeliharaannya tetap menggunakan anggaran yang sudah disusun pada awal tahun, baik APBD kota dan propinsi. Namun tidak saat ini, melainkan saat anggaran perubahan  untuk  pemeliharaannya.” Jelasnya.

Calon Pemimpin Harus Bisa Menata Daerahnya, Terutama Maslaah Perekonomian

Sukabumi- Bermunculannya nama bakal Calon  (Balon) Walikota Sukabumi periode 2013-2018 mendatang, ternyata mendapatkan perhatian dari penasehat Markas Cabang (Macab) Laskar Merah Putih Kota Sukabumi dr.Azwir.

Dirinya mengatakan kepada Neraca kemarin, saat ini masayarakat Kota Sukabumi harus tahu siapa sosok yang akan memimpin kelak, karena melihat banyaknya nama-nama yang mencalonkan walikota mendatang hanya sebagian yang bisa dikenal oleh masyarakat. Selain dikenal para calon jiuga harus mempunyai visi dan misi yang nantinya bisa mengaplikasikan dalam membangun Kota Sukabumi nanti.” Jangan sampai visi dan misi para calon bukan hanay klise saja.” Ujarnya.

Lebih jauh Azwir mengungkapkan, sebagai salah satu contoh yang masih harus dibangun di Kota Sukabumi yaitu dalam segi perekonomian, dirinya menilai masih banyak masyarakat kota sukabumi membutuhkan modal usaha untuk mendongkrak perekonomian keluarganya, kendati saat ini berbagai bantuan modal usaha yang digulirkan oleh pemerintah dinilai masih belum mampu mensejahterakan perekonmian keluarganya. “ Banyak bantuan modal usaha, namun masyarakat juga dibebankan dengan cicilan yang cukup tinggi dan adanya jaminan darti peminjam usaha.” Katanya.

Ditambahkannya, penataan perekonomian di Kota Sukabumi juga harus ditata kembali, baik dari segi infrastrukturnya ataupun pentaan tempatnya, seperti halnya Pasar Pelita, semakin lama orang semakin enggan untuk pergi ke pasar tersebut, mengingat selain macet, juga tidak adany aakses jalan khusus untuk masyarakat yang memudahkan masuk ke Pasar Pelita.

 “ kan Enak kalau ada jalur khusus untuk masyarakat bila mau ke pasar pelita ditambah dan bangunan pasar tertata rapi, tidak dengan kondisi sekarang ini, selain becek, masyarakat yang mau ke pasar pelita harus rela berebut dengan kendaraan yang melintas di jalan, sehingga selain harus ekstra hati-hati, juga masyarkat terpaksa harus rela berjalan panjang untuk kepasar pelita. Ditambah kendaraan angkutan sering ngetem. Dan itu menimbulkan macet. Klau masih dengan kondisi demikian saya takut masyarakat akan beralih ke pasar modern seperti ,mall-mall” Ujarnya.

Mengingat Kota Sukabumi juga sebagai kota jasa perdagangan,Lanjut Azwir, pemerintah harus mempunyai tim pengawasan hasil produksi atau usaha masayarakat yang dijual, sehingga nantinya akan tahu kemana hasil produk atau usaha asli masyaraka Kota Sukabumi di jual, serta bagaimana dengan penguatan modalnya.” Saat ini saya belum tahau apakah di Kota Sukabumi ada tim pengawasnya atau tidak.” Ujarnya.

Jadi dirinya berharap, pemimpin mendatang harus mempunyai kriteria yang inovatif, visioner,jujur,berkepihakan,terbuka dan peduli  kepada masyarakat,  serta mampu menekan angka kemiskinan,tegas, dan berjiwa pemimpin.” Ujarnya. (arya)      

Dskoperindag Kota Sukabumi latih puluhan IRT

Sukabumi- Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Sukabumi melakukan pelatihan Peranan Wanita Indutri Kecil (P2WIK) bagi ibu-ibu. Kegiatan yang diikuti oleh 30 orang Ibu Rumah Tangga (IRT) tersebut dilaksanakan di Keluarahan Limsununggal Kecamatan Citamian Kota Sukabumi.Kemarin. Kegiatan Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kota Sukabumi Hj.Isye Muslikh yang didampingi oleh Kepala Dinas Diskoperindag Kota Sukabumi Dudi Fathuljawad .

Dikatakan Dudi, Kegiatan ini merupakan pelatihan industry kecil yang dikhususkan bagi ibu Rumah tangga, sehingga nantinya para ibu-ibu tersebut bisa memiliki keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“ diharapkan melalui kegiatan ini bisa berdampak meningkatkan kesejahteraan dan secara tidak langsung sebagai day ungkit perekonomian rakyat di Kota Sukabumi.” Ujarnya.

Program P2WIK ini, lanjut Dudi, selain menjadi menjadi pilot project kegiatan ini juga merupakan agenda setiap tahun di setiap RW,sehingga nantinya selain memiliki keterampilan ibu-ibu juga diharapakan bisa membuka indsutri rumah tangga skala kecil.   

Bahkan tambah Dudi, Program tersebut sudah berjalan selam 5 tahun dan sudah 5 RW dengan jumlah 150 peserta yang sudah mengikuti program P2WIK ini. Dan Sebagai dari hasil evaluasi sampai saat ini sekitar 70-80 % mereka sudah berhasil dalam menjalankan industry kecilnya dari segala bidang usaha diantaranya ada yang dibidang mkerajinan dan makanan.

Ketika ditanya berpa bantuan modal yang diberikan kepada mereka agar usahanya berkembang, Dudi menuturkan, pihaknya tidak memebnrikan modal kepada mereka, hanya bahan dan peralatan serta pelaithan saja yang kami bantu.Akunya