Sukabumi- Penyertaan modal bagi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi diperkirakan tidak tuntas tahun ini, pasalnya. Banyaknya materi yang harus dipertimbangkan yang menjadi alasan ketrelambatan pengesahan.” Ada beberapa draft perubahan perda tersebut yang dikritisi oleh Bank Indonesia (BI).” Ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan dan penyertaan modal perkreditan BPR Kota Sukabumi H.Faisal A gindo mengatakan ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, kesejumlah media . Senin,(12/11) Kemarin.
Dijelaskan Faisal, dari sejumlah yang dikritisi oleh BI, doantaranya, tentang penambahan penyertaan modal. Laju pertumbuhan sebesar 15 persen yang dicapai perusahaan milik Pemkot Sukabumi tersebut dianggap tidak wajar untuk
menambah penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar. “ Menurut BI angka 15 persen itu terlalu rendah, seharusnya diatas 26 persen,”ujarnya.
Sementara hal lain yang dianggap tidak wajar,lanjut Faisal yakni Pajak Penghasilan (PPh) yang harus disubsidi oleh BPR Kota Sukabumi dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkot Sukabumi sebesar tiga kali lipat dari gaji. Tanggungan yang teralu besar tentunya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi.”Kalau ini disetujui, berapa besar beban yang harus dikeluarkan hanya untuk THR,”ujarnya.
Kemudian tambah Faisal, pegawai BPR juga dianggap terlalu gemuk. Untuk mengelola dana sebesar Rp 33 miliar cukup dengan sebanyak 18 orang.” Sementara pegawai BPR saat ini sebanyak 25 orang.” Ujarnya.(Arya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar