Sukabumi- Banyaknya keluhan dari masayarakat dan msih belum optimalnya pelayanan jaminan Persalinan (jampersal) di Kota Sukbumi, membuat catatan yang penting bgi anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi.
Tak sedikit masyarakat mengadu dan mengeluh terkait proses dan pelayanan terkait Jampersal, bahkan tak sedikit warga masyarakat kurang mengetahui tentang adanya program Jampersal yang sudah digulirkan oleh pusat meskipun sudah dua tahun berjalan. “ Hampir sebagian masayarakat khususunya kaum perempuan yang mengadu tentang pelayanan jampersal , baik itu langsung ataupun kami sedang melakukan kegitan reses. “ Ujar ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Yayan Suryana saat melkukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi didampingi dengan anggota komisi lainnya yakni Elin Paulina Tarigan, Faisal Anwar, Sihabudin dan Maman Priatman, Jumat (11/5) yang lalu.
Dikatakannya, Sejak program Jampersal digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah pelayanan. Makanya kami dari Komisi III ingin tahu sejauh man program Jampersal tersebut. “ kita mau mengklarifikasi hal tersebut." ujar yayan.
Untuk itu lanjut yayan, pihk Dinkes kedepan harus lebih sering mensosialisasikan program Jmpersal tersebut, karena Program Jampersal bukan hanya untuk warga klangan yang kurang mampu, melainkan untuk semua warga yang akan melahirkan. Serta yayan juga menegaskan proses Jampersal jangan dipersulit melainkan mudah dan tidak berbelit-belit, begitu juga dengan semua Puskesmas yang ada di Kota Sukabumi tidak ada alas an untuk menolak Jampersal. Tegasnya.
"Makanya kita harapkan agar Dinkes lebih maksimal lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama masalah persyaratan-persyaratan dan mengumumkan bidan-bidan yang ditunjuk ataupun sudah melakukan MoU dengan Dinkes,kan dengan adanya Jampersal juga angka kematian ibu dan anak bisa di tekan " Harap Yayan.
Sementara itu kepala Dinkes Kota Sukabumi Rita Neny, mengungkapkan, kalu pihakny terus melakukan sosialisasi tentang program Dinkes termasuk didalamnya program Jampersal. Rita juga membantah kalau pihaknya kurang melakukan sosialisasi ataupun kurang baiknya pelayanan terhadap masayarakat terkait Jampersal. Semua kalangan baik Dinkes, Rumah Sakit, Puskesmas dan Bidan yang sudah melakukan MoU dengan Dinkes sudah menjalankannya secara maksimal. Jells Rita.” Ada 23 Bidan di Kota Sukabumi yang MoU dengan Dinkes untuk melayani Jampersal ketika msayarakat akan melahirkan. Dan untuk Puskesmas semua Puskesmas melayani Jampersal. Di Kota Sukabumi ada 15 Puskesmas dan semuanya siap melayani Jampersal.” Ujarnya.
Menurutnya, Progrm Jmpersal tidak ada masalah, karena Program Jampersal tersebut bertujuan untuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Dan kalau ini bermasalah, Kota Sukabumi akan menglami lonjakan kematian ibu dan anak ketika melahirkan. “ Tahun lalu kasus kematian ibu dan anak di Kota Sukabumi tidak banyak, tercatatat hanya lima kasusmengalami kematian sat melahirkan dan untuk informasi data baru tahun ini hanya dua kasus. Dan kita yakin bisa menekan angka kematian ibu dan anak di Kota Sukabumi ini.” Ungkap Rita.
Rita juga menjelaskan, para pasien yang akan menggunakan jampersal cukup dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk bukti kelengkapan administrasi. “ Masyarakat cukup memberikan KTP saat akan menggunakan Jampersal, kemudian Bidan atau Puskesmas, nanti yang akan mengurusi persyaratan lainnya .” Ujar Rita.
Dan mengenai anggran, lanjut Rita, semua ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN untuk Jampersal tersebut, dan masing-masing pasen dialokasikan sebesar Rp.500 ribu. Dan program ini benar-benar diperuntukan bagi masayarakat yang akan melahirkan tanpa memandang masayarakat mampu ataupun tidak mampu. (Arya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar