Sukabumi- Berbagai sorotan dari 3 Komisi yanag ada di DPRD Kota Sukabumi untuk Pemerintah Kota Sukabumi dituangkan dalam rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota-Wakil Walikota 2012 yang digelar Di Gedung Paripurna DPRD Kota Sukabumi Jumat,(12/4). Kemarin.
Sorotan dari Komisi I DPRD Kota Sukabumi yang dibacakan oleh Wakil Ketua komisi I Wahyudi Kelana yakni terkait soal perlua adanya kajian dan penataan kembali mengenai perparkiran di wilayah Kota Sukabumi, mengingat lahan parkir sangat potensial untuk mengdongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perlu adanya pula jaringan transportasi melalui jurursan-jurusan tertentu yang dapat berdampak tersebarnya tingkat keramaian yang merata dan meringankan biaya hidup masyarakat dalam melakukan aktifitas.
Selain itu juga, Komisi I menyoroti tentang mengantisipasi kekosongan jabatan struktural atau fungsional dalam hal ini disebabkan PNS yang menduduki jabatan struktural maupun funsional akan selalu ada yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan perencanaan pengisisan jabatan sebelum para pejabat mencapai BUP. " jika hal ini dilakukan maka kekosongan jabatan strukturan maupun fungsional tidak akan terjadi dalam kurun waktu yang lama sehingga tugas pokok dan fungsi dari pemngku jabatan tersebut dapat terlaksana secara maksimal." Ujar Wahyudi Kelana.
Sementara itu Komisi II menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sukabumi diantaranya BPR Sukabumi, PD Waluya dan PDAM Tirta Bumi Wibawa (TBW) untuk terus melakukan peningkatan pelayananya serta pengembangan terhadap masyarakat. Untuk BPR diharapkan perlu adanya dukungan dari pemangku kebijakan secara bersama-sama. " Khusunya dalam penambahan modal dasar, sehingga dapat menunjang pengembangan sarana dan prasarana perusahaan." Ujar ketua komisi II Dadang Hermawan.
Begitu juga dengan PDAM TBW lanjut Dadang, agar segera diambil langkah perbaikan manjemen serta mengadakan studi tentang kemungkinan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan ekonomi makro, dibarengi pula dengan peningkatan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
Sedangkan Komisi III menyoroti masalah pendidikan, bahwa Dinas Pendidkan dengan unit penyelenggara pendidikan tidak memiliki koordinasi yang baik, bahkan timbul imej unti-unit kerja penyelenggara pendidikan tersebut berjalan sendiri-sendiri dan memiliki kewenangan sendiri tanpa berpedoman ketentuan pertauran perundangan yang berlaku. " Sehingga melihat kondisi seperti tersebut dapat meperkeruh suasana kehidupan yang sangat membebankan orang tua murid dengan biaya tinggi." Ujar Anggota Komisi III Syihabudin
Selain pendidikan Komisi III juga menyoroti pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),seperti halnya banyak pembangunan perumahan dilahan produktif sehingga terjadi salah fungsi lahan. " Tentunya hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup." Ujarnya. Arya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar