Dinsostek- PB Kota Sukabumi akan menggelar Rapat Tripartit

Sukabumi- Dalam waktu dekat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penaggulangan Bencana (Dinsostek-PB) Kota Sukabumi akan menggelar rapat dengan pihak serikat Pekerja, pengusaha (Tripartit). Pertemuan tersebut bertujuan membahas upah karyawan diperusahaan terkait dampak dari rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Tenaga Kerja (Naker) Dinsostek- PB Kota Sukabumi kepada Neraca kemarin.

“ Insya Allah Bulan depan mendatang akan kita undang perwakilan muali dari serikat kerja,Apindonya, untuk membahas masalah tersebut.” Ungkap Wahyu yang didampingi oleh  Kasi Hubungan Industri dan Perlindungan Kerja (HIPKI) Herdiana.

Ditambahkan Wahyu, untuk saat ini perusahaan yang berlokasi di Kota Sukabumi belum ada yang menaikan upah untuk karyawanya,karena kita mengacu ketahun sebelumnya dimana pemerintah menaikan harga BBM, kita didaerah menunggu surat edaran dari kementrian tenaga kerja yang kemudian ke provinsi  baru ke daerah setingkat Kota ataupun Kabupaten.

“ karena kalu kita menaikan upah bagi karyawan bukan wewenang kami, makanya kami akan menunggu surat dari kementrian yang kemudian  nanti akan diadakan pertemuan Tripartit itu.” Jelasnya.

Dikatkannya, Setiap pemerintah maniakn harga BBM memang selalu ada dampaknya begitu juga berpenagruh terhadap kenaikan upah pekerja, kendati tidak terlalu besar.

“ kalaupun ada kenaikan upah biasanya lebih kepada uang transport seiring dengan kenaikan ongkos transport. Tapi yang pasti kami belum bias memastikan kapan kenaikannya, karena masih menunggu surat edaran dari Kemenakertrans, apakah ada atau tidak kenaikan upah tersebut” Ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Sukabumi sebesar Rp.890.000 dengan total kurang lebih 15 ribu pekerja dengan jumlah 513 perusahaan dari jumlah tersevut 24 Perusahaan merupakan perusahaan besar.

Ditambahkan Wahyu, selain  berdampak kepada tenaga kerja, juga berdampak kepada perusahaannya juga rencana kenaikan BBM tersebut, terutama manjemennya, khusunya perusahaan yang bergerak dibidang garmen. Terangnya. (Arya)

Ketua Kadin Jabar agus S.Sutisno : Kenaikan BBM berdampak juga ke sektor pertanian

Sukabumi- Pemerintah harus memberikan bantuan kredit kecil terhadap sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sektor lainnya, bila rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan, selain itu Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang lebih bijaksana, untuk para pelaku usaha kecil dan masayarakat yang benar-benar mersakan dampak dari kenaikan BBM tersebut.” Karena kenaikan BBM tersebut merupakan masalah dilematis,”  Hal itu dikatakan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Agung S. Sutisno usai melakukan kunjungan kerja terpadu pengurus Kadis Jabar di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi, Selasa,( 27/3) kemarin.

Dari sektor Kontruksi lanjut Agung, Dampak rencana kenaikan BBM sudah dirasakan dengan meningkatnya biaya produksi dan distribusi yang mencapai 28 persen. Bukan itu saja pihaknya juga mengingatkan pemerintah agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kecil benar-benar tepat sasaran begitu juga pemerintah harus bisa mengucurkan kredit usaha kecil dengan bunganya di bawah 10 peren atau sekecil-kecilnya.” Saat ini bungapinjaman di  Bank sebesar 12 persen.”  Jelasnya.

Ketika ditanya berapa jumlah UKM dan koperasi di Jawa Barat, saat ini mulai dari PKL samapi dengan UKM lainnya sekitar 7 juta dan dari jumlah tersebut janagn samapi terjadi gukung tikar yang disebabkan rencana kenaikan BBM tersebut. “ Alhamdulillah sampai saat ini pelau usaha kecil ataupun menengah belum ada yang gulung tikar dan berharap jangan sampai terjadi.” Jelasnya.  

i.
“Saat ini jumlah UMKM dan Koperasi di Jawa Barat sekitar 7 juta dan kita berharap tidak ada yang gulung tikar.  Untuk itu pemerintah hars bias mengucurkan kredit usaha kecil yang bunganya dibawah 10 persen,” Ungkapnya.(Arya)

Kejari Kota Sukabumi MoU dengan Pemkot Sukabumi

Sukabumi- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi bersama Pemerintah Kota Sukabumi menandatangani MoU terkait penagihan dana bergulir Program Pendanaan Kompetitif Indek Pemabangunan Manusia (PPK-IPM).

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi E.Suprihanto dalam jumpa persnya ,di Aula Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi kemarin, menjelaskan, Sebeanranya MoU antara pihak kejaksan dan Pemkot Sukabumi ini telah ditandatangani pada 22 Maret 2012 lalu. Dimana dalam MoU tersebutterkait penagihan dana macet PPK-IPM tahun 2008 lalu dan baru turun Surat Kuasa Khusus (SKK).

Dijelaskannya,nantinya tugas kami hanya melakukan penagihan dana bergulir yang macet, yang sebesar Rp.2,3 milliar yang ada di kelompok tani, dan sebagi tahap awal kejaksaan akan menanyakan ke Dinas Pertaniannya dan kemungkinan pihaknya juga akan memanggil kelompok tani yang mendapatkan dana bergulir dari PPK-IPM.

” Nantikan kita tahudimana dan kenapa bisa macet. Saat ini kami teliti dahulu dimana macetnya pengembalian dana tersebut.” Jelas Suprihanto dalam eksposnya idampingi oleh Kasi Datun Kejari Sandi Rozali dan Perwakilan dari Pemkot Sukabumi Kabag Hukum Een Rukmini beserta staffnya.

Untuk langkah awal lanjut Kejari, pihaknya akan melakukan pemanggilan dulu, baik itu kepada Dinas Pertanian ataupun kepada kelompok taninya, Ketika didinggung apakah ada kemungkinan status pemanggilan akan berubah menjadi penyidikan jika terbukti ada penggelapan dana,Kejari mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ke arah sana apabila ditemukan bukti-bukti.

Lebih jauh Kejari menjelaskan, penandatanganan MoU tersebut, merupakan inisiatif Pemkot Sukabumi dan pihak kejaksaan juga mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut khusunya dibidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan  Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketika ditanya kapan target ini selesai, Kejari mengungkapkan, pihaknya berkomitmen ini harus selesai tanpa waktu yang lama. Begitu juga dengan harapan pemkot Sukbumi dana yang 2,3 Milliar tersebut bisa kemabli dan bisa menjadi pemasukan ke kas daerah. Jelasnya.(Arya)

Golkar Latih pelaku Usaha Kecil

Sukabumi- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Propinsi Jawa Barat melatih  ratusan pelaku usaha kecil wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi. Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh ketua DPD Partai Golkar jawa Barat DR.Irianto MS Syafiudin di Gedung Wanita Senin,(26/3) kemarin.

Palatihan tersebut merupakan kegiatan yang digagas oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar H.Aburizal Bakrie yang dinamai Gerakan Ayo Bangkit (GAB)bagi pelaku usaha kecil. Kegiatan pelaithan ini juga bekerjasama dengan DPD Partai Golkar Kota Sukabumi.

Dalam press releasenya Ketua DPD Partai Golkar DR.Irianto MS Syafudin menjelaskan Partai Golkar percaya  dengan memberdayakan pengusaha kecil ini, bukan saja  akan memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan pengusaha, tapi juga akan mampu membangun fondasi ketahanan ekonomi nasional.  Sehingga, para pelaku usaha kecil ini pada saatnya mampu menghadapi  siatuasi apapun. Termasuk, menghadapi kemungkinan terjadinya efek domino di masyarakat terkait rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  pada 1 April mendatang.

Imbasnya adalah beban biaya hidup masyarakat semakin meningkat sementara  daya beli masyarakat menurun. Jelas Irianto yang akrab disapa kang Yance

Dijelasakannya, Program Pemberdayaan Usaha Kecil ini  menekankan peningkatan wawasan dan skill usaha para pengusaha mikro dan tidak memberikan pelayanan keuangan. Pelayanan keuangan seperti simpan pinjam telah banyak disediakan melalui program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), lembaga perbankan, dan berbagai lembaga keuangan mikro. “ Program Pemberdayaan Usaha Kecil akan mendorong para pengusaha kecil untuk memanfaatkan berbagai akses pelayanan keuangan secara optimal.” Jelas Yance.

Pelatihan ini tambah Yance, merupakan tanggapan dan sekaligus komitmen Partai Golkar terhadap pengusaha kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang selama ini sudah terbukti  mampu bertahan menghadapi ancaman badai krisis ekonomi nasional.

Smentara itu ketika disinggung kesiapan dirinya maju dalam pemilihan Gubernur Jawabarat mendatang, Yance menyatakan kesiapannya dana akan mencalonkan sebagai Gubernur Jawabarat mendatanag. Singkatnya. (Arya)

Kenaikan BBM berdampak juga kepada Pelaku usaha kecil Menengah

Sukabumi-  Rencana Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  pada 1 April mendatang oleh Pemerintah Pusat bukan hanya berdampak kepada perekonomian masyarakat, melainkan juga berdamapak ke pada sekytor industri kecil ataupun besar. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Sukabumi Andri L Kusumah kepada Neraca kemarin.

“ Bukan itu saja kenaikan BBM juga secara tidak langsung akan berdampak kepada  kenaikan biaya produksi dan distribusi pada jasa kontruksi dan lainnya sebesar 30 persen.” Ujarnya.  

Diungkapkan Andri, mesti saat ini Pemerintah Pusat belum pasti menaikan BBM, namun mau tidak mau kita harus terima saat BBM itu harus naik. Yang pasti setiap pelaku indutri harus secepatnya mengambil langkah antisipasi kenaikan BBM tersebut, begitu pula dengan langkah pihak Kadin Kota Sukabumi  bila BBM tanggal 1 April mendatang naik,  pihaknya akan melakukan pendataan pengusaha kecil yang benar-benar terkena dampak dari kenaikan BBM tersebut agar nantinya mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Diungkapkannya, Jika kita menghitung berapa pendapatan riil yang kita miliki dengan dampak inflasi yang disebabkan kenaikan BBM, diperkirakan pendapatan masayarakat akan mengalami penurunan, sehingga terjadi kontraksi ekonomi yang membuat pembangunan   

“Jika kita menghitung berapa pendapatan riil yang kita miliki dengan dampak inflasi karena kenaikan BBM, diperkirakan pendapatan masyarakat bisa menurun, sehingga terjadi kontraksi pertumbuhan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat

“ Menurut saya menaikan pendapat Negara bukan hanya pada BBM saja, melainkan juga pada pihak kendaraan mewah. Pasalnya yang benar-benar merasakan dampak kenaikan BBM hanya masayarakat kecil saja.” Terangnya.

Menurut data yang dimilikinya, jumlah industr kecil menegah di Kota Sukabumi mencapai 16 ribu atau sekitar 6 persen, sementara kalau melihat laju investasi pertahunnya mencapai angka 15 persen pertahun.” melihat laju investasi tersebut, pemkot Sukabumi agar lebih mempermudah masalah perizinannya agar bisa menarik investor.” Ungkap Andri.

Ketika disinggung saat ini belum adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Sukabumi, Andri menuturkan, bukan hanya Kawasan Khusus Ekonominya saja yang perlu di Kota Sukabumi saat ini, melainkan infrastruktur jalan dulu dibaguskan. Tapi kalau melihat kondisi Kota Sukabumi sekarang memang Kota Sukabumi harus secepatnya membuat kawasan Ekonomi khusus, sehingga ketika para pelaku usaha berdatangan ke Kota Sukabumi sudah bisa tertata lagi kawasan ekonominya. “ Infrastruktur jalan juga kan memperngaruhi bagi para investor, karena jangan sampai para investor lari atau tidak jadi menginves gara-gara infrastruktur jalannya jelek.” Katanya. (Arya)

Menghadapi Pilkada 2013 mendatang Sebagian partai sudah melakukan koalisi

Sukabumi- Untuk memenangi Pemilhan Kepla Daerah Kota Sukabumi 2013 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)Kota Sukabumi,melakukan deklarasi koalisi dengan 10 Partai Politik lainnya di Kantor Sekretariat DPD PAN jalan Surya Kencana Kota Sukabumi, Sabtu, (24/3).

Adapun ke 10 Partai poltik yang bergabung dengan DPD PAN Kota Sukabumi yang dijuluki PAN de’ Parpol yaitu Partai Karya Perjuangan (PKP),Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Bintang Reformasi (PBR),Partai Nasional Indonesia (PNI),Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Indonesia (PPRN) ,Partai Kedaulatan dan Partai Keadailan dan Persatuan (PKP) Indonesia.

Ketua DPD PAN Kota Sukabumi Samsizar menjelaskan,Koalisi ini untuk memenaangi Pilkada Kota Sukabumi yang diusung dari partai PAN, bagaimanapun juga PAN tidak bisa memperjuangkan sendidir dan harus koalisi dan koalisi ini bisa dibilang cepat.” Lebih cepat lebih baik dalam koalisi.” Ujarnya.

Dikatakannya, koalisi dengan 10 partai politik ini atau disebut PAN de Parpol sat ini sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dan saat ini dalam verivikasi.” Sudah masuk ke KPU sekarang sedang dalam tahap administrasi atau verifikasi, dan tidak menutup kemungkinan yang akan gabung ke partai PAN untuk berkoalisi mungkjin bertambah atau tidak.” Terangnya.

Saat ini lanjut Samsizar, sudah ada 6 bakal calon (Balon)  Walikota Sukabumi periode 2013 yang sudah mendaftarakan diri di PAN, yakni H.Sanusi Hardjadiredja yang sat ini menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Sukabumi, H.Agus Hermawan mantan kepala Bulog Sukabumi, H.Muraz Sekda Kota Sukabumi, H./Mulyono MM Wakil Walikota Sukabumi, Samsizar Ketua DPD PAN Kota Sukabumi dan terakhir H.M.Kusoy sekrfetaris MUI Kabupaten Sukabumi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi.melakukan koalisi. Dimana koalisi antara DPC PDIP dan DPD PPP tersebut sudah mendapatkan restu dari masing masing partai perwakilan jawabarat.Koalisi berlngusng di gedung Juang’45 Kota Sukabumi Minggu,(25/3) kemarin.

Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi Iwan Kustiawan menejelskan,koalisi ini merupakan untuk memenagi Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang, untuk itu baik PDIP ataupun PPP harus melakukan koalisi, dan kita memang harus koalisi, kartena untuk memnagi pilkada nanti partai yang dipimpinnya tidak bisa berjalan sendiri. “ Akhirnya kami sepakat untuk berkoalisi dengan PPP “ Ujarnya.

Mengenai siapa calon yang akan diusung nanti, Iwan menuturkan,disini pihaknya belum bisa berbicra siapa calon atau figur yang akan diuung nanti, namun saat ini baik itu PPP ataupun PDIP sendiri sedang melakukan solidaritas partai dulu. “ kalau sudah solid kan nantinya kan menentukan siapa calon yang kan diusung nanti, yang penting mensolidkan partai dan suara untuk pilkada nanti. Karena calon yang diusung oleh partai kami dan PPP harus mempunyai keberanian untuk memajukan Kota Sukabumi “ujarnya.  

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPD PPP Kota Sukabumi Hj.Yanti Indri, kolii ini tentunya untuk mensuskseskan dan memenangkan Pilkada nanti yang diusung oleh partai koalisi ini PPP dan PDIP, dan menegani calon saat ini belum ada, karena menurutnya calon yang diusung harus-harus benar berani untuk merubah Kot Sukabumi yang lebih baik.

“ secara personal sih ada yang mendekati kami, ada 5 calin baik itu dari birokrasi, mantan birokrai ataupun kalangan poltik. Yang terpenting kami mencari calon yang berani.dan tidak menutup kemungkinan kalu memang tidak ada calon yang berani, secara otomatis intern partai yang akan maju dalam pilkada 2013, dan untuk PPP bisa ketua DPD nya begitu juga dengan PDIP bisa ketua DPC PDIP nya.” Terang Yanti. (arya)     

Dwan sororti pendidikan dan CSR Perusahaan

Sukabumi-  Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat  H.Dedi R Wijaya mengatakan Pendidikan dan kesehatan di Kota Sukabumi tetap menjadi permasalahan yang tidak habis-habisnya, tidak sedikit masyarakat mengeluhkan kedua permaslahan tersebut. Kendati pemerintah sudah memberikan pelayanan Jamkesmas ataupun Jamkesda untuk masayarakat kurang mampu, namun masih saja masyarakat mengeluh.

“ masih banyak masayarakat yang kurang mampu mendapatkan kesulitan dalam segi pelayanan ke Rumah Sakit. Padahal rumah sakit tersebut sudah ditunjuk untuk memberikan pelayanan bagi pasen yang menggunakan atau mempunyai kartu Jamkesmas ataupun Jamkesda.  Selain itu masih ada warga yang kurang mampu tidak terdata dalam program jamkesmas dan jamkesda.” Hal tersebut dikatakan oleh Dedi saat melakukan kegiatan resenya di Madrasah Asyah Rojiyah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Jumat ( 23/3) kemarin.

Dikatkannya, temuan permasalahan dalam kegiatan resesnya ini merupakan suatu bukti, pelayanan masayarakat selama ini belum terpenuhi, dan ini akan dijadikan catatan bagi dirinya saat memebrikan laporan resenya dalm paripurna Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Sukabumi nanti.

Bahkan menurutnya, kalaupun pemerintah pusing dengan mengurus jamkesda atauopun jamkesmas, [emkot Sukabumi harus berani mengmabil langkah seperti mengasuransikan warganya khusunya kesehatan yaitu berupa asuransi kesehatan (Askes), sehingga pemerintah tidak pusing lagi karena ada pihak asuransi yang nantinya yang mengurus masalah kesehatan.

“ Di Kota lain sudah menerapkan asuransi, seperti di Jembrana seluruh warganya sudah memiliki Kartu Askes, sehingga tidak ada komplen kepada pemerintah karena semuanya yang mengurus pihak Asurani, kenapa di Kota Sukabumi belum bisa menrapkan seperti itu, kan mudah saja anggaran jamkemas atau Jamkesda bisa dialihkan ke Askes.” Ungkapnya.

Selain masalah kesehatan, temuan dalam reses lainnya, yaitu mengenai keejahteraan guru agama, karena keluhan dari masayarakat bahawa Guru Agama hanya mendapatkan honor Rp.80.000 perbulan, sementara bantuan-bantuan untuk kepentingan sarana Agama sangat besar pertahunnya.” Ironis sekali,  kalau honor guru agama hanya Rp.80.000 perbulan, dan itu cukup untuk apa, jadi langkah kedepan akan saya tanyakan ke lemabaga terkait tentang permaslahan ini, begitu juga dengan bantuan sarana kegamaan pertahunnya berapa, dan itu harus diketahui juga oleh msayarakat Kota Sukabumi.” Tandas Dedi.

Sementara itu di hari yang sama ditempat yang berbeda, Anggota DPRD Kota Sukabumi  lainya Eeng Iwan Ruswandi dari Partai Amanat Nasioanal (PAN)  juga melakukan kegiatan resesnya di Keluarahn Cikondang  Kecamatan Citamiang,Eeng menjelaskan kepada Neraca, dalam temuan resenya tahun ini, selain pendidikan dan keshatan yang jadi permasalahan, warga di kecamatan tersebut mengeluh tentang kebijakan perusahaan – perusahan dalam melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak menyentuh kepada masyarakat. Padahal di Kecamatan tersebut terdapat berbagai perusahaan meskipun jumlahnya tidak banyak.

Masayarakat disini lanjut Eeng, memepertanyakan  perusahaan-perusahan yang berdiri di Wilayah tersebut tidak pernah ada kegiatan CSR nya. Padahal perushaan-perusaahan buanya wajib untuk melakukan kegiatan sosialnya melalui program CSR tersebut.

“ Masyarkat disini mengeluh bahwa perusahan-perusahan yang membuka usahanay di wilayah Kecamatan Citamiang  belum pernah melakukan kegiatan CSR nya. Smentara ketika mereka akan membangun perusahaanny di wilayah Citamiang sangat mudah warag memberikan ijin, tapi setelah lama beroperasi warga tidak merasakan perusahaan-perusahaan tersebut melakukn kegitan CSR nya.” Jelas Eeng.

Eeng menambahkan, Pihaknya bersama anggota DPRD lainnya akan mengusulkan untuk membuat Perda CSR. Dan itupun didukung oleh ratuysan masayarakat yang hadir dalam kegiatan resenya. ” Saya akan usulkan kepimpinan untuk segera membentuk Perda CSR, agar semua perusahaan yang berdiri di wilayah Kota Sukabumi harus melakukan kegiatan CSR.   Padahal kalu tidak salah seperti Bank Jabar yang berada di Wilayah Sukabumi   speengetahuan saya CSR nya mencapai 2 milliar lebih.” Tegas Eeng Kepada Neraca. (arya)

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota SUkabumi H.Faisal S Bagindo : " Usulan dari salah satu anggota Pansus LKPJ bahwa Kantor KPMT diharapakan menjadi Badan"

Sukabumi- Dalam pembahasan  Panitia Khusu (Pansus) Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LPKPJ) Pelaksanaan APBD 2011 Kota Sukabumi salah satu anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Sukabumi menginginkan Kantor Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Sukabumi diusulkan menjadi Badan.Hal itu dikatakan oleh ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Sukabumi H.Faisal S Bagindo Kepada Neraca diruang kerjanya kemarin.

“ saat kami melakukan Pnasus LKPJ pada Selasa malam kemarin ( 13/3). Salah satu anggota pansus menginginkan bahwa kantor KPMT diusulkan menjadi Badan.” Ujarnya.

Dikataka Faisal, Usulan dari anggotanya merupakan sah-sah saja, karena melihat KPMPT dalam pelayananya kebanyakan memeberikan ijin, kenapa tidak di satu pintukan saja, sehingga memepermudah juga pelayanan terhadap masayrakat.

“ Jadi disetiap dinas atau instansi yang mengeluarkan masalah pelayanan  perijinan diserahkan saja kepada KPMPT jadi tidak repot, selain itu juga masayarakat akan merasa diberikan kemudahan dalam mengurusi masalah perijinan dikarenakan disatu pintukan nantinya,  jadi hal yang wajar kalau KPMPT diusulkan jadi Badan. Menurut saya itu ideal dan efesien” Terangnya.

Di akui Faisal perubahan dari Kantor menjadi Badan memang tidak mudah, perlu proses poanjang, namun untuk memberikan pelayanan terhadap masayarakat itu bisa menjadi mudah. “ memang tidak mudah merubah Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) begitu juga dengan perubahan status KPMPT untuk menjadi Badan perlu proses panjang, namun selain untuk pengoptimalan pelayanan terhadap masyarakat juga, kita bisa mengakses yang meyangkut masalah perijinan cukup satu pintu.” Ujarnya.

Disisi lain Faisal juga menyoroti masalah perijinan hotel yang beralamat di jalan Siliwangi tersebut, menurutnya, kendati perda RTRW sudah disahkan oleh DPRD Kota Sukabumi dan saat ini masih menunggu hasil dari evaluasi Gubernur Jawabarat, tapi pelaksanaan hotel tersebut dilaksanakan, padahal ijinnya belum diterbitkan. Bagaiman nanti kalau ijin Bangunan tersebut berbenturan dengan RTRW mau tidak mau harus dibongkar.

 “ Memang penyelenggarann pelayanan publik harus berjalan, tapikan masih ada celah untuk memebrikan ijin yang tidak berbenturan dengan RTRW yang saat itu masih dibahas oleh DPRD ditambah RTRW ini kan belum turun hasil dari Gubernur jabarnya ,apakah nantinya setelah hasil evaluasi turun dari Gubernur RTRW tersebut perlu diperbaiki atau tidak.meskipun sudah disahkan oleh DPRD ” Tandasnya.    

Sementara itu Kepala KPMPT melalui sekretaris KPMPT Kota Sukabumi Endang TB dihubungi melalui selularnya,membantah, kalau perijinan Hotel itu sudah dikeluarkan oleh KPMPT,pasalnya perijinan perhotelan itu sangat bersentuhan denagan RTRW yang saat ini sedang dalam evaluasi Gubernur. “ Kita belum mengeluarkan ijin pembangunan Hotel tersebut, karena masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jabar tentang RTRW nya. Di kantornya ada 6 ijin yang bersentuhan dengan RTRW belum diberikan ijinnya salah satunya perijinan pendirian Hotel tersebut, jadi kami tidak mengelauarkan ijin yang bersentuhan dengan RTRW saat ini.” Jelas Endang. (arya)    

    

          

Peningkatan Ekonomi Kreatif Harus Ditata Dengan Adanya K E K

Sukabumi- Geliat Ekonomi kreatif di Kota Sukabumi tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hampir disetiap ruas jalan dipadati dengan pelaku usaha kecil ataupun menengah.  Namun peningkatan ekonomi dari segi perdagangan tersebut tidak dibarengi dengan penataan kawasan Ekonomi khusus (KEK).  Demikian dikatakan Iwan Cahyadi kepada Neraca diruang kerjanya kemarin.

Dikatakannya,Padahal seandainya di Kota Sukabumi sudah ada Kawasan khusus central ekonomi, itu bisa menarik daya ungkit investor, apalagi sekarang para investor baik asing atapun lokal sudah melirik Kota Sukabumi sebagai potensi dalam usaha.

“ Tak sedikit pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Kota Sukabumi, liat saja hampir di setiap jalan palaku ekonomi menengah ataupun kecil dijumpai. Cuman saat ini belum tertata  sehingga itu juga bisa menghambat pelaku usahanya sendiri” Ujarnya.

Ditambahkannya, terobosan terobosan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kedepan dan dinas terkait, segera membuat kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kota Sukabumi, sehingga selain mempermudah para pengunjung, juga para investor tidak lari dari Kota Sukabumi.

 “ Kalau ada Kawasan khusus ekonominya kan enak, para investor dipermudah sekali ketika akan melakukan inves di Kota Sukabumi  sehingga tidak repot-repot lagi akan ditempatkan lokasinya dimana, apalagi ditambah Rencana Tata Raung Wilayahnya (RTRW) nya sudah disahkan, jaditidak usah pusing lagi.” Tuturnya.

Di juga menanyakan, mengingat Kota Sukabumi akan dijadikan Kota koperasi, sejauh mana implementasi dinas terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Mengingat banyaknya pelaku Koperasi di Kota Sukabumi yang keadaan koperasinya dibawah kurang sehat. Jadi diharapkan pemkot Sukabumi harus benar-benar mendata koperasi yang ada di kota Sukabumi lebih detail dalam mewujudkan program menuju Kota Koperasi.

“ Saya kan tidak tahu berapa jumlah Koperasi yang sehat di Kota Sukabumi dari jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kota Sukabumui. Karena dinas terkait belum pernah melaporkan hasil evaluasinya tentang koperasi yang ada di Kota Sukabumi setiap tahunya, minimal kan bisa lewat media.atau lebih akbar lagi di Gedung dengan mengundang semua unsur, kan mudah juga.Betil tidak”Tandas Iwan.   

SMKN 1 Adakan Kegiatan SSR

Sukabumi- Sebanyak 120 paket sembako dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Sekitar Sekolah SMKN 1 Kota Sukabumi. Selian pembagian sembako sekolah tersebut juga menggelar kegiatan sosial lainnya dantaranya khitanan missal sebanyak 30 anak ,penanamn 200 bibit pohon dan donor darah. Acara tersebut merupakan  kegiatan social para siswa sekolah tersebut dengan dinamai Stekmensi Social Responsibility (SSR).

Acara Stekmensi yang dibuka langsung oleh Wakil Walikota Sukabumi Jumat (16/03) lalu. mengatakan kegiatan SSR ini sebagai wujud kepedulian siswa SMKN 1 yang peduli terhadap sesama , dan ini merupakan inovasi yang baik dilakukan oleh para siswa.” Saya sangat bangga sekali apa yang dilakukan oleh para siswa sekolah SMKN 1 ini, dan kegitan ini wujud nyata kepedulian terhadap masayrakat di lingkungan sekolah.” Uajrnya.

Sementara itu Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi Drs Wahyuto .MT menjelaskan, diharapkan dengan digelarnya SSR ini kepedulian social anak didikny semakin tinggi.” Adanya kegiatan ini bisa disebut juga mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya bagi siswa.” Terangnya.

Dikatakannya, menyangkut masalah Dana kegiatan tersebut merupakan hasil dari donator para siswa,guru,TU dan warga Sekolah yang dilakukan oleh siswa. “ semua kegiatn SSR di lakukan oleh iswa dan OSIS. Kami hanya mendorong motivasi siswa –siswa didik kami.” Ujarnya.     

Ditambahkan Wahyuto,  rangkaian kegiatan SSR ini diantaranya donor darah,khitanan Massal dan penanaman pohon, Untuk khitanan missal dari 30 anak yang di khitan 8 anak berasal dari keluarga tidak mampu yang bedomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kota Sukabumi. Sedangkan untuk jenis pohon yang di tanam adalah jenis pucuk merah. (Arya)   

Dinas PU Bina Marga Provinsi Jabar melakukan MoU dengan Pemkot SUkabumi

Sukabumi- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang  pengalihan status jalan Kota ke propinsi begitupun dengan sebaliknya.  

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Kadis PU Bina Marga Provinsi Jawa Barat M. Guntoro dengan Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur di Rumah Dinas Walikota Sukabumi, Kamis (15/3).

Kadis PU Bina Marga Provinsi Jawa Barat, M. Guntoro mengatakan, dilakukannya MoU ini untuk kepentingan masyarakat, adapun jalan Kota yang setatusnya menjadi jalan Provinsi sekitar 26,16 km yaitu, Jl. Garuda, Jl.Cemerlang, Jl.Sejahtera,dan Jl Sarasa,dan untuk jalan Provinsi yang statusnya menjadi jalan Kota Sukabumi sepanjang 3,49 km.

Dijelaskan  Guntoro, jalan Provinsi yang ada saat ini berjumlah 2.191 km, dan dari jumlah tersebut sekitar 259 km diantaranya berada di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk di Kota Sukabumi sendiri jalan Nasional dan propinsi jumlahnya sama sekitar 15,6 km.

Guntoro menambahkan, kondisi jalan propinsi saat ini kemantapannya sudah mencapai 95 persen dan masih ada sekitar 5 persen atau 100 km yang masih dalam kondisi rusak dan berlubang. Dimana masing-masing Kabupaten dan kota di Jawa Barat diperkirakan 4-5 km jalan propinsi yang kondisinya mengalami kerusakan.” Dari total anggaran Rp. 600 miliar dari APBD Propinsi Jawa Barat tahun 2012, sekitar Rp. 500 miliar dipergunakan untuk fisik,”Terangnya.

Sementara itu, Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur mNegutarakan, dengan adanya peralihan status jalan dari kota ke propinsi atau sebaliknya, khusus menyangkut biaya pemeliharaannya untuk sementara ini tetap menggunakan anggaran yang sudah ada baik itu di APBD propinsi maupun kota.

“ Meskipun statusnya beralih namun untuk pemeliharaannya tetap menggunakan anggaran yang sudah disusun pada awal tahun, baik APBD kota dan propinsi. Namun tidak saat ini, melainkan saat anggaran perubahan  untuk  pemeliharaannya.” Jelasnya.

Calon Pemimpin Harus Bisa Menata Daerahnya, Terutama Maslaah Perekonomian

Sukabumi- Bermunculannya nama bakal Calon  (Balon) Walikota Sukabumi periode 2013-2018 mendatang, ternyata mendapatkan perhatian dari penasehat Markas Cabang (Macab) Laskar Merah Putih Kota Sukabumi dr.Azwir.

Dirinya mengatakan kepada Neraca kemarin, saat ini masayarakat Kota Sukabumi harus tahu siapa sosok yang akan memimpin kelak, karena melihat banyaknya nama-nama yang mencalonkan walikota mendatang hanya sebagian yang bisa dikenal oleh masyarakat. Selain dikenal para calon jiuga harus mempunyai visi dan misi yang nantinya bisa mengaplikasikan dalam membangun Kota Sukabumi nanti.” Jangan sampai visi dan misi para calon bukan hanay klise saja.” Ujarnya.

Lebih jauh Azwir mengungkapkan, sebagai salah satu contoh yang masih harus dibangun di Kota Sukabumi yaitu dalam segi perekonomian, dirinya menilai masih banyak masyarakat kota sukabumi membutuhkan modal usaha untuk mendongkrak perekonomian keluarganya, kendati saat ini berbagai bantuan modal usaha yang digulirkan oleh pemerintah dinilai masih belum mampu mensejahterakan perekonmian keluarganya. “ Banyak bantuan modal usaha, namun masyarakat juga dibebankan dengan cicilan yang cukup tinggi dan adanya jaminan darti peminjam usaha.” Katanya.

Ditambahkannya, penataan perekonomian di Kota Sukabumi juga harus ditata kembali, baik dari segi infrastrukturnya ataupun pentaan tempatnya, seperti halnya Pasar Pelita, semakin lama orang semakin enggan untuk pergi ke pasar tersebut, mengingat selain macet, juga tidak adany aakses jalan khusus untuk masyarakat yang memudahkan masuk ke Pasar Pelita.

 “ kan Enak kalau ada jalur khusus untuk masyarakat bila mau ke pasar pelita ditambah dan bangunan pasar tertata rapi, tidak dengan kondisi sekarang ini, selain becek, masyarakat yang mau ke pasar pelita harus rela berebut dengan kendaraan yang melintas di jalan, sehingga selain harus ekstra hati-hati, juga masyarkat terpaksa harus rela berjalan panjang untuk kepasar pelita. Ditambah kendaraan angkutan sering ngetem. Dan itu menimbulkan macet. Klau masih dengan kondisi demikian saya takut masyarakat akan beralih ke pasar modern seperti ,mall-mall” Ujarnya.

Mengingat Kota Sukabumi juga sebagai kota jasa perdagangan,Lanjut Azwir, pemerintah harus mempunyai tim pengawasan hasil produksi atau usaha masayarakat yang dijual, sehingga nantinya akan tahu kemana hasil produk atau usaha asli masyaraka Kota Sukabumi di jual, serta bagaimana dengan penguatan modalnya.” Saat ini saya belum tahau apakah di Kota Sukabumi ada tim pengawasnya atau tidak.” Ujarnya.

Jadi dirinya berharap, pemimpin mendatang harus mempunyai kriteria yang inovatif, visioner,jujur,berkepihakan,terbuka dan peduli  kepada masyarakat,  serta mampu menekan angka kemiskinan,tegas, dan berjiwa pemimpin.” Ujarnya. (arya)